• 20 September 2021

Menanggapi Tudingan Aduan Rivaldi Rusdi, Begini Penjelasan Humas PT. BPS dan PT. WIL

Jul 6, 2021

KOLAKA, Parameternews.com- Menanggapi tudingan dan aduan Rivaldi Rusdi, Ketua DPD Wanara Nusantara Indonesia Sulawesi Tenggara perihal aduan ilegal mining yang di duga dilakukan oleh PT. Babarina Putra Sulung (BPS) dan PT. Waja Inti Lestari (WIL) di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, kini pihak management perusahaan menanggapi serius terkait aduan tersebut.

Tanggapan tersebut, di tanggapi oleh Departemen Humas PT. BPS (Alhaq Anaba) dan PT. WIL (Ilham Luqman) yang mengatakan bahwa apabila aduan tersebut tidak terbukti, maka pihaknya bakal mengadukan kembali.

“kami menanggapi dengan baik apabila ada kritikan yang membangun terhadap perusahaan, namun apabila kritikan dan ataupun Aduan dari Ketua DPD Wanara Sultra Rivaldi Rusdi tidak terbukti yang di layangkan kepada kami, maka kami akan melaporkan balik terkait pencemaran nama baik dan upaya mengkriminalisasi terhadap korporasi,” ucap Al-Haq (Humas PT. BPS) saat di hubungi melalui via telepon, Selasa (6/7/2021).

Alhaq menjelaskan bahwa, Pihak management PT. BPS sudah menjalankan prosedur pertambangan sesuai dengan izin yang di berikan oleh pemerintah, kemudian persoalan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kami sudah mengantongi izin tersebut.

Foto Ist : Alhaq Annaba, Humas PT. BSP

“Pihak management telah menjalankan prosedur penambangan sesuai dengan perizinan yang telah di berikan oleh kementerian, terlebih penambangan di Luar WIUP dan menambang nikel hal tersebut tidak benar, kemudian tudingan bahwa kami juga belum memiliki IPPKH dalam menggarap kawasan hutan bahwa hal tersebut juga tidak benar, kami telah memperoleh memperoleh izin dari kementerian kehutanan dengan nomor SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019, yang berakhir di tahun 2023,” bebernya.

Hal Senada di paparkan oleh Ilham Lukman, Humas PT. WIL yang menyangga tudingan dari Irhas Syaputra Selaku Jendral Lapangan yang mengatakan bahwa PT. WIL di duga telah melakukan penggarapan kawasan hutan tanpa izin dan belum memiliki izin tersus, yang menurutnya aktivitas PT. WIL sudah memenuhi prosedur perizinan.

“Kami sudah mengantongi IPPKH, dengan Nomor SK.815/Menhut-II/2013, sehingga tudingan yang di layangkan kepada kami bahwa kami belum memiliki IPPKH bahwa hal tersebut tidak benar, Kemudian persoalan izin Terminal Khusus kami juga sudah memperolehnya dengan nomor STR : KP 319 TAHUN 2013,” ucapanya saat di hubungi melalui via telepon.

Foto Ist : Ilham Lukman, Humas PT. WIL

Pungkasnya, Lukman mengatakan bahwa yang di dugakan Lembaga DPD Wanara Indonesia Sultra menurutnya tidak berdasar.

“yang di dugakan kepada perusahaan PT. WIL itu tidak benar, yang mana seharusnya ketika kita mengedepankan asas praduga bersalah harus mempunya bukti otentik yang kuat agar tidak mengada-ada, dan apabila aduan tersebut tidak terbukti di meja hukum, maka kami juga akan mengambil tindakan hukum,” tukasnya.

-------------------------------